Draft #3 = Rancangan Peraturan Perpustakaan Daerah

DRAFT # 3

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa, perlu ditumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca masyarakat, diperlukan perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan perubahan baik lokal, nasional maupun global, yang keberadaannya sesuai dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

b. bahwa perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan wahana pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari upaya memajukan kebudayaan nasional, perlu dikembangkan perpustakaan yang memiliki karakteristik budaya daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administratif, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan.

7 Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kota/Kabupaten Administrasi, adalah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

9. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPAD, adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.

10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kantor Wilayah Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Kanwil Departemen Agama, adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kepala BPAD adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.

13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK, adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

15. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

16. Dewan Perpustakaan Daerah adalah Dewan Perpustakaan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

17. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

18. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

19. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

20. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKDP, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

21. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
22. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

23. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

24. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

25. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Koleksi daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta.

27. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

29. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

30. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

31. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, daerah, dan bangsa.

Pasal 3

Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan, perran serta masyarakat, dan kepastian hukum.

Dalam penjelasan
Prinsip keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dari dari tahap perencanan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Prinsip kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihakyang berkepentingan berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Prinsip peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mempunyai peran dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perustakaan, mendapatkan informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan.

Prinsip kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan.
.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk .

a. perpustakaan umum daerah;
b. perpustakaan sekolah;
c. perpustakaan masyarakat; dan
d. perpustkaan khusus.

Pasal 6

(1) Perpustakaan umum daerah sebagaima dimaksu dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:.

a. perpustakaan provinsi;
b. perpustakaan kota dan kabupaten administrasi;
c. perpustakaan kecamatan; dan
Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan umum yang pelayanannya pada lingkup kecamatan.

d. perpustakaan kelurahan.
Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan umum yang pelayanannya pada lingkup kelurahan.

(2) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling.

Dalam penjelasan:
Untuk Kabupaten Administrasi diselenggarakan perpustakaan terapung.

(3) Perpustakaan keliing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

(1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh sekolah, yang terdiri atas :

a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK);
b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

(2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari komponen Akreditasi Sekolah.

Pasal 8

Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan oleh masyarakat

Pasal 9

Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam ayat ini SKPD/UKPD.
Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini adalah lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat harus didaftarkan kepada Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan harus memenuhi standar nasional perpustakaan, yang terdiri atas:

a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standar pengelolaan.

(2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

.BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Koleksi perpustakaan terdiri atas:

a. Koleksi umum;
b. Koleksi refensi; dan
c. Koleksi inti.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan koleksi umum adalah koleksi perpustakaan yang diperuntukkan bagi pemakai perpustakaan tidak terbatas hanya pada kalangan sendiri, tetapi juga dapat digunakan oleh pemakai dari lembaga/organisasi/ perorangan yang bergerak daiam bidang yang sarna. Koleksi umum meliputi monografi, majalah dan jurnal yang dilayankan dalam bentuk akses terbuka.

Yang dimaksud dengan koleksi referensi adalah koleksi pe:-pustakaan yang mencakup ensiklopedia, kamus, literatur kelabu (tesis, disertasi, laporan hasi! penelitian, statistik) yang dengan berbagai pertimbangan dalam ha! kelangkaan dan/atau cakupan yang sangat spes!fik dilayankan dalam bentuk akses tertutup.

Yang dimaksud dengan koleksi inti adalah koleksi utama perpustakaan yang digunakan untuk mendukung misi organisasi/ instansi induk perpustakaan.

(2) Setiap koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan permustakaan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam penjelasan
Setiap koleksi perpustakaan harus dideskripsikan untuk memenuhi system simpan dan temu kembali.

Koleksi diklasifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification (DOC) atau klasifikasi lain yang berlaku internasional,regional atau nasional sesuai kebutuhan perpustakaan.
Apabila perpustakaan melakukan kerjasama jasa secara one line (terpasang) wajib merujuk pada standar INDOMARC atau standar MARC yang berlaku ditingkat internasional atau regional sesuai kebutuhan sistem kerjasama jaringan yang dibangun.

Pasal 13

(1) Koleksi perpustakaan yang diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai standar nasional perpustakaan.

Dalam penjelasan:
Untuk perpustakaan sekolah sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Penempatan buku di rak dijajar secara sistematis dengan memperhatikan kenyamanan dan kesehatan dan kemudahan akses dalam upaya pemeliharaan bahan pustaka.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan, penyimpanan, pelayanan, dan pengembangan koleksi perpustakaan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan koleksi pustaka bagi penyandang cacat, antara lain buku braille, buku bicara, majalah, dan buku-buku yang diperuntukan bagi penyandang cacat.

(2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang menganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dlarang dipublikasi untuk umum.

Dalam penjalasan:
Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 15

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.
Dalam penjelasan:
Penyelenggara perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus dapat menentukan sendiri sanksi yang diberikan kepada pmkustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka,

Pasal 16

(1) Perpustakaan umum daerah berkewajiban mengihimpun dan/atau menginventaris, menyusun, menerbitkan, dan mendistribudikan katalog induk daerah (KID).

(2) Katalog induk daerah (KID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.

Pasal 17

(1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perpustakaan umum daerah, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.

(2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan pustaka yang diserahkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tercatat asal koleksi pustaka, dan masih layak.

Bagian Kedua
Pengembangan Koleksi

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atatau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.
Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur dan lainnya yang sejenis yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap akarya intelektual dan/ atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan tehnologi yang diperuntukkan bagi umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Koleksi Kuno

Pasal 19

(1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab

(2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke :

a. Perpustakaan Umum Provinsi; atau
b. Perpustakaan Nasional.

Pasal 20

(1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :

a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

(2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Umum Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan dari Gubernur berupa piagam dan/atau uang perawatan dan pelestarian naskah kuno.

Dalam penjelasan
Pemberian penghargaan berupa uang dalam ayat ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah di evaluasi oleh BPAD dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perpustakaan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat menyerakan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno kepada Perpustakaan Umum Daerah.

Dalam penjelasan:
naskah kuno yang diserahkan adalah naskah kuno berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

(2) Penyerahan naskah naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan.

Dalam penjelasan:
Naskah kuno yang mendapatkan ganti rugi berisi warisan budaya karya intelektual daerah dan/atau bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya.

(3) Ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh Dewan Perpustakaan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ganti Kerugian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Koleksi Khusus

Pasal 24

(1) Perpustakaan Umum Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan koleksi khusus adalah bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 25

(1) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hanya dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

(2) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Kepala BPAD.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Alihmedia Koleksi

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki perpustakaan untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud alihmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti mikrofilm, CD, digital.

(2) Pengalihmediakan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan restribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB V

SARANA DAN PRASANA

Pasal 28

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan.

Dalam penjelasan:
Sarana dan prasarana perpustakaan sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga kepustakaan;
c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
e. memiliki denah tata ruang (layout) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.

(3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pejasa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiiiki;
c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;.
d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan faximile;
f. mempunyai jaringan internet.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standar perpustakaan nasional.

Pasal 29

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perpustakaan umum provinsi dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

TENAGA KEPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Tenaga perpustakaan terdiri atas :

a. pustakawan;
b. tenaga teknis perpustakaan; dan
c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Dalam penjelasan:
Tenaga teknis perpustakaan, berupa tenaga non-pustakawan untuk mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan tenaga ahli perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Pasal 33

(1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi standar nasional perpustakaan.

(2) Tenaga perpustakaan selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus standar kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar.tenaga kepustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

(1) Tenaga perpustakaan pada perpustakaan umum daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(2) Pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajban

Pasal 35

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

Dalam penjelasan:
Tenaga perpustakaan berasal dari PNS penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Ketiga
Pengembangan Tenaga perpustakaan

Pasal 37

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal dan/atau informal.

Pasal 38
.
(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan
organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Organisasi Profesi dan Asosiasi

Pasal 39

(1) Setiap pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Daerah yang merupakan bagian dari anggota Organisasi Profesi Pustakawan Nasional.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan.

(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 40

(1) Pustakawan dapat membentuk Asosiasi Pustakawan Daerah yang merupakan bagian dari anggota asosiasi pustakwan nasional.

(2) Pembentukan Asosiasli Pustakwan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:

a. memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
b. memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;
c. dapat menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan daerah dengan nasional dan internasional.
d. dapat menjadi anggota profesi pustakawan nasional;

(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi dan Asosiasi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

Pasal 43

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menetapkan aturan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan prima.

Dalam penjelasan:
Aturan layanan dimaksud dalam ayat ini adalah menetapkan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan dengan pendekatan manajemen sistem mutu untuk menghasi!kan pejasa prima di lingkungan perpustakaan.

(2) Aturan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jam layanan;
b. peminjaman bahan pustaka;
c. layanan baca di tempat; dan
d. persyaratan menjadi anggota perpustakaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur..

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui:

a. penerbitan katalog bersama;
b. kerjasama layanan peminjaman; dan
c. pengembalian koleksi.

(2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Layanan

Pasal 45

(1) Setiap perpustakaan berkewajiban mengembangkan layanan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengembangan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan layanan Perpustakaan Umum Provinsi bertaraf internasional.

(2) Pengembangan Perpustakaan Umum Provinsi bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan layanan.

Bagian Ketiga
Retribusi Layanan

Pasal 47

(1) Perpustakaan Umum Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(2) Besar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

Pasal 48

(1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM di tempat dan/atau fasilitas umum.

Dalam penjelasan
Yang dimaksud dengan di tempat dan/atau fasilitas umum, seperti:
a. tempat pelayanan kesehatan;
b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
c. tempat kerja/perkantoran;
d. pusat perbelanjaan, mall;
e. rumah susun/apartemen/hotel;
f. ruang tunggu pelayanan;
g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Tujuan penyelenggaraan TBM untuk:
a. mencerdaskan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan daya kreasi, prakarsa dan swadaya masyarakat melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat;
b. menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program-program pendidikan keterampilan masyarakat;
c. menyediakan sarana edukasi, rekreasi, penerangan, informasi, pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

(2) Penyelenggaraan TBM ysebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 49

(1) Gubernur berkewajiban membentuk TBM di setiap Rukun Warga (RW).

(2) TBM RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 51

(1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Kepala BPAD berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Dalam penjelasan:
Gerakan budaya kegemaran membaca antara lain dapat dilakukan dengan cara gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan sebagainya.

(2) Pelaksanaan gerakan budaya kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Masyarakat.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud masyarakat dalam ayat ini, adalah penerbit, toko buku, organisasi profesi, dan sebagainya.

Pasal 52

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melakukan membina pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan kepada peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

Pasal 53

Penyelenggara perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Pasal 54

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, dan Pasal 54, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

(1) Penyelengolaan perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada program kerja yang disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional disusun oleh Kepala BPAD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan umum daerah yang merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional.

(2) Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala BPAD.

Pasal 58

(1) Kepala BPAD berkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan.

(2) Informasi kperpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dan/atau diakses oleh Gubernur dan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan sekolah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan.

(2) Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 60

Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, merupakan bagian dari pengelolaan perpustakaan umum daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Perpustakaan masyarakat

Pasal 61

(1) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat dapat dikelola oleh Badan Hukum berbentuk Yayasan atau Koperasi.

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawan atas kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Perpustakaan Khusus

Pasal 62

SKPD/UKPD yang menyelenggarakan perpustakaan khusus, pengelolaan perpustakaan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD / UKPD bersangkutan.

Pasal 63

Perpustakaan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola oleh Badan Hukum bersangkutan.

BAB XI
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Akreditasi

Pasal 64

(1) Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, dilakukan akreditasi perpustakaan.

Dalam penjelasan:
Akreditasi perpustakaan tidak termasik perpustakaan sekolah.

(2) Akreditasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan Daerah.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 66

(1) Gubernur dapat memberikan sertifikasi kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan nasional.

(2) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dewan Perpustakaan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

DEWAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

(1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah atas usul Kepala BPAD.

(2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
c. melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpuatakaan;
d. penjaminan mutu layanan perpustakaan; dan
e. melakukan kerjasama dengan lembaga independan yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan..

(3) Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.

Pasal 68

Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

a. unsur pemerintah daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. wakil organisasi profesi pustakawan sebanyak 2 (dua) orang;
c. unsur pemustaka sebanyak 2 (dua) orang;
d. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
e. wakil organisasi penulis sebanyak 1 (satu) orang;
f. sastrawan sebanyak 1 (satu) orang;
g. wakil organisasi penerbit sebanyak 1 (satu) orang;
h. wakil organisasi perekam sebanyak 1 (satu) orang;
i. wakil organisasi toko buku sebanyak 1 (satu) orang; dan
j. tokoh pers sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 69

(1) Dewan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.

(2) Susunan Organisasi Dewan Perpustakaan Daerah. terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota..

(3) Susunan Organisasi Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 70

(1) Dewan Perpustakaan Daerah bersidang setiap bulan, dan secara berkala Ketua Dewan Perpustakaan Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPAD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

(2) Dewan Perpustakaan Daerah dapat melakukan sebagai berikut:

a. kerjasama dan koordinasi sinergis antar dewan perpusatakaan
b. melakukan komunikasi langsung serta membina kerjasama dengan perpustakaan dan/atau lembaga terkait atau masyarakat peduli perpustakaan yang ada di wilayah tanggung jawab masing-masing.

Pasal 71

Dewan Perpustakaan Daerah memiliki kewenangan menggali dan mengungkap permasalahan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta menyampaikan pendapat yang bersifat obyektif dan konstruktif kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.

Pasal 72

Dewan Perpustakaan Daerah dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat ad-hoc.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Anggota

Pasal 73

(1) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Daerah, calon anggota Dewan harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
e. mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang perpustakaan atau bidang lain sekurang-kurangnya sarjana/S-1 atau yang sederajat;
f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing;
g. memiliki pengalaman kerja dan/atau kepedulian di bidang perpustakaan atau informasi secara terus menerus (dengan tanda bukti) minimal 3 tahun; dan
h. memiliki kinerja baik bagi perkembangan perpustakaan dan/atau pembangunan kemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 74

(1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah dilakukan oleh tim paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan Daerah berakhir.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BPAD.

(3) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, terbuka, visioner, dan obyektif.

Pasal 75

(1) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diusulkan oleh Kepala BPD kepada Gubernur.

(2) Gubernur dapat menolak calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah yang diusulkan Kepala BPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 76

Calon Anggota Dewan Perpustakaan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diangkat, ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur menjadi Anggota Dewan Perpustakaan Daerah.
Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 77

(1) Pemberhentian Anggota Dewan Perpustakaan Daerah, selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan dewan perpustakaan dapat diberhentikan apabila :

a. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
b. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
d. tidak hadir dalam sidang 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau
e. meninggal dunia.

(2) Posisi anggota yang diberhentikan dilakukan pergantian antar waktu melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pimpinan Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 78

(1) Pemilihan Pimpinan Dewan Perpustakaan Daerah dipilih antar dan oleh para calon anggota yang telah disetujui Gubernur.

(2) Pimpinan Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Sekretaris.

Pasal 79

(1) Masa jabatan Ketua paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Dalam hal Ketua berhalangan tetap atau meninggal dunia, Kepala BPAD wajib mengusulkan calon pengganti dari salah satu anggota dewan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perputakaan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 81

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Daerah, dibentuk Sekretariat Dewan Perpustakaan Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Daerah dilaksanakan oleh satu unit kerja di BPAD.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perpustakaan Daerah.

Pasal 82

Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh APBD melalui DPA BPAD.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 83

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk :
a. meningkatkan layanan kepada pemustaka.
Dalam penjelasan:
Kerjasama dimaksud bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani
b. meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 84

Ketentuan lebih lajjut mengenai kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 86

(1) Pendanaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
b. sebagian anggaran pendidikan.
Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan:
Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada perpustakaan madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat.

(2) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan bantuan pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 89

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengembangan perpustakaan;
b. pengembangan koleksi;
c. pengembangan tenaga perpustakaan;
d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
e. pembudayaan kegemaran membaca.
.
(3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala BPAD.

Pasal 90

Pembinaan perpustakaan sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala BPAD.

Pasal 91

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 90, wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 92

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perpustakaan Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan Gubernur.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan Daerah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan yang tidak menyediakan koleksi pustaka dan aksesibilitas bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 29, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

a. peringatan;
b. paksaan berupa kewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
c. pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan/atau
d. penutupan sementara.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, datur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penang-kapan dan/atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan ditempat kejadian;
g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap penyelenggara perpustakaan atau tenaga kepustakaan yang mengkoleksi bahan perpustakaan yang dapat menganggu ketetiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533).

Pasal 99

Setiap penyelenggara perpustakaan atau tenaga kepustakaan yang mengkoleksi bahan perpustakaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928). .

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Perpustakaan madrasah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kanwil Departemen Agama.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang-annya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP. 05001236

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

A. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuhkembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society-WSIS, 12 Desember 2003.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Jakarta telah berumur lebih Indonesia telah merdeka lebih dari 460 tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur, mengawaasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerahnya.. Wewenang tersebut memperkuat kedudukan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat kota Jakarta khusus dan bangsa pada umumnya.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: